Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 : PPh atas pengalihan hak atas tanah/bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 : Jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 : Badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha  mikro dan kecil  yang menerima harta hibah, bantuan atau sumbangan yang tidak termasuk objek PPh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 : Bea Siswa yang dikecualikan dari objek PPh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008 : Bantuan/santunan yang dibayarkan badan penyelenggara jaminan sosial kepada WP tertentu yang dikecualikan sebagai objek PPh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008 : Amortisasi untuk bidang usaha tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 : Penyusutan untuk bidang usaha tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 : Biaya jabatan dan biaya pensiun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 : Penghasilan  atas jasa keuangan yang bukan objek pemotongan PPh Pasal 23
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 : Petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21/26
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 : Badan tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 23 barang sangat mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 : Bagian penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 : PPh Pasal 25 untuk WP baru, bank, SGU dengan hak opsi, BUMN, BUMD,  WP Masuk Bursa, WP Lainnya dan Pengusaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 : Penetapan saat diperolehnya dividen
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008 : Perlakuan pajak atas penghasilan kena pajak BUT setelah dikurangi PPh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 : PPh Pasal 26 atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh

Add Comment
 
 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 membuat suatu tambahan objek pemotongan PPh Pasal 22. Pasal 22 ayat (1) huruf c memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Berdasarkan penjelasan Pasal 22 tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa barang yang tergolong sangat mewah tersebut bisa dilihat dari barangnya maupun harganya. Contoh barang-barang yang tergolong sangat mewah ini misalnya kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.
Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah. Penjelasan di bawah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Pemungut Pajak
Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah ini adalah Wajib Pajak Baadan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Barang Sangat Mewah
Barang-barang yang tergolong sangat mewah yang transaski penjualannya menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 ini adalah :

Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,-
Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,-
Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan luas bangunannya lebih dari 500 m2.
Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan/atau luas bangunannya lebih dari 400 m2.
Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,- dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Tarif dan Sifat Pemungutan
Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah ini adalah 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Tarif 100% lebih tinggi dikenakan jika pembeli tidak memiliki NPWP.
Sifat pengenaan PPh Pasal 22 ini tidak final. Hal ini berarti bahwa si pembeli bisa mengkreditkan PPh Pasal 22 ini dalam SPT PPh Tahunannya.

Add Comment
 
 

Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Pebruari 2009.

Ringkasan
Berdasarkan pertimbangan untuk membantu likuiditas Wajib Pajak terkait dampak krisis ekonomi global, Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan PPh Pasal 25 tahun 2009. Besarnya pengurangan PPh Pasal 25 adalah sebesar 25% dari PPh Pasal 25 bulan Desember 2008 atau dari PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan 2008. Pengurangan ini dilakukan cukup dilakukan dengan pemberitahuan dan dapat berlaku untuk masa Januari sampai dengan Juni 2009.
Untuk masa Juli sampai dengan Desember, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

Pengurangan PPh Pasal 25 Januari – Juni 2009
Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan atau kegiatan usaha di tahun 2009 ini diberikan semacam insentif berupa pengurangan PPh Pasal 25 untuk masa Januari sampai dengan Juni 2009. Proses pengurangan ini dilakukan cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan format sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009.

Besarnya pengurangan PPh Pasal 25 adalah sebesar 25% dari PPh Pasal 25 bulan Desember 2008 dalam hal Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunan. Jika Wajib Pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan maka besarnya pengurangan PPh Pasal 25 adalah sebesar 25% dari PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan 2008.
Surat pemberitahuan tertulis oleh Wajib Pajak harus disertai dengan :

Perhitungan PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan 2008 atau penghitungan sementara PPh terutang tahun 2008.
Perkiraan PPh yang akan terutang tahun 2009.
Surat pemberitahuan tertulis ini harus ditandatangani oleh direksi atau pengurus dan disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2009.

Pengurangan PPh Pasal 25 masa Juli – Desember 2009
Untuk masa Juli sampai dengan Desember 2009, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengurangi PPh Pasal 25 nya dengan syarat dapat menunjukkan besarnya PPh yang akan terutang tahun 2009 kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25 masa Januari sampai dengan Juni 2009. Permohonan paling lambat harus disampaikan paling lambat 30 Juni 2009 dengan format sesuai lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009.
Apabila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 untuk masa Juli Desember ini maka besarnya PPh Pasal 25 adalah sebesar PPh Pasal 25 normal sesuai ketentuan tanpa ada pengurangan.
Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak melakukan evaluasi dan harus menerbitkan keputusan paling lama dalam waktu 15 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Jika tidak ada keputusan dalam jangka waktu tersebut maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak jangka waktu 15 hari kerja berakhir.

1 Comment
 
 

Tahun 2009 ini biaya jabatan dan biaya pensiun untuk menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap dan penerima pensiunan mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008.

Adapun besarnya biaya jabatan sekarang adalah 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal Rp6.000.000,- setahun atau Rp500.000,- sebulan. Ketentuan sebelumnya jumlah maksimal adalah Rp1.296.000,- setahun atau Rp108.000,- sebulan. Sedangkan biaya pensiun sekarang adalah Rp2.400.000,- setahun atau Rp200.000,- sebulan.

Add Comment
 
 

Bagi masyarakat Wajib Pajak dan petugas pajak, bulan Maret biasanya adalah bulan yang sibuk karena adanya batas waktu penyampaian SPT Tahunan yang tanggal 31 Maret. Untuk tahun ini batas waktu ini masih berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, batas waktu penyampaian SPT Tahunan sekarang adalah 30 April. Namun demikian, tetap saja bulan Maret ini akan akan ramai Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan karena Wajib Pajak terbesar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Ditambah lagi, pada tahun 2008 dan bulan Januari-Pebruari kemarin terdapat penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sangat banyak akibat program ekstensifikasi dan sunset policy.
Nah, dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan. Dua perubahan radikal yang dilakukan dalam proses penerimaan SPT Tahunan sekarang adalah :

1. Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT di mana saja
Pada waktu lalu Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunan di KPP tempat dia terdaftar. Kini, Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT Tahunan di KPP mana saja. Wajib Pajak juga bisa menyampaikan SPT Tahunan di tempat-tempat lain seperti pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan pojok pajak/mobil pajak/drop box. Lokasi pojok pajak/drop box rencananya akan dipublikasikan di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak ( www.pajak.go.id ). Dengan sistem seperti ini nantinya semisal Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan bisa menyampaikan SPT di pojok pajak yang ada di pusat perbelanjaan yang ada di kota Palembang.

KPP yang menerima SPT nantinya akan mensortir SPT Tahunan yang masuk. Jika SPT yang masuk tidak terdaftar di KPP tersebut maka KPP tersebut harus mengirimkan SPT Tahunan tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Nah, mudah bukan?

2. Petugas penerima SPT tidak bisa menolak SPT Tahunan yang disampaikan
Dengan sistem penerimaan SPT yang baru, Wajib Pajak harus menyampaikan SPT yang dalam amplop tertutup dengan ditulisi di bagian luar amplop keterangan seperti nama, NPWP, tahun pajak, nomor telpon dan status SPT (kurang bayar, lebih bayar, atau nihil).

Oleh petugas penerima SPT Wajib Pajak akan diberi tanda terima yang nomornya sudah tercetak (prenumbered). Di amplopnya juga akan ditempeli tanda terima oleh petugas penerima pajak. Dengan cara ini menyampaikan SPT sangat mudah dan cepat sehingga kemungkinan antrian akibat penelitian SPT hampir tidak ada.

Kemungkinan antrian justru terjadi jika ada Wajib Pajak yang belum faham cara mengisi SPT dan meminta petunjuk di tempat penerimaan SPT. Untuk menghindari antrian seperti ini sebaiknya petugas penerima SPT di lokasi-lokasi tertentu lebih dari satu orang.

Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau SPT dalam amplop tidak lengkap atau bahkan tidak ada isinya? Petugas pajaklah nantinya yang akan meneliti di kemudian hari dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika berdasarkan penelitian ternyata SPT tidak lengkap, maka petugas pajak akan membuat surat permintaan kelengkapan. Jika dalam jangka waktu tertentu tidak dilengkapi oleh Wajib Pajak, maka petugas pajak akan mengirimkan surat pemberitahunan SPT dianggap tidak disampaikan.

Catatan :
SPT yang dimaksud di tulisan ini adalah SPT Tahunan
Dasar hukum : Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2009

Add Comment
 
 

Panitia Khusus Perpajakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Direktorat Jenderal Pajak sepakat mulai tahun depan penduduk yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan bebas fiskal jika bepergian ke luar negeri. Pembebasan fiskal itu bagian dari revisi Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang kini sedang dibahas di DPR. "Kebijakan ini berlaku sampai 2010 dan 2011," ungkap Ketua Panitia Khusus Perpajakan DPR Melchias Markus Mekeng kepada Tempo di Jakarta kemarin.

Kebijakan ini, kata dia, juga berlaku bagi istri dan lima orang anak dengan usia maksimal 21 tahun. Saat ini penduduk Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dikenai biaya fiskal sebesar Rp 1 juta. Menurut dia, kesepakatan itu merupakan hasil dari rapat kerja pada Jumat-Sabtu lalu antara Panitia Kerja Revisi UU PPh dan wakil pemerintah di Hotel Novotel, Bogor.

Dia menyebutkan DPR dan pemerintah juga telah sepakat bahwa warga negara asing yang bekerja di Indonesia dan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dikenai pajak. Besarannya sesuai dengan tarif PPh orang pribadi sebesar 30 persen. Kesepakatan lainnya adalah surplus Bank Indonesia akan dikenai pajak. Besarnya sesuai dengan tarif PPh badan sebesar 28 persen.

2 Comments
 
Pajak Pribadi 04/01/2009
 

Memiliki NPWP Pribadi - Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi - adalah awal dari suatu proses pemenuhan kewajiban pajak. Banyak buku, terbitan, seminar, kursus singkat, software maupun konsultan yang memungkinkan seorang wajib pajak pribadi untuk memenuhi kewajiban pajak pribadinya. Pajakpribadi.com turut menjadi bagian dalam penyebaran informasi tentang pemenuhan kewajiban pajak pribadi dengan berusaha memberikan gambaran selengkap mungkin tentang pajak pribadi ditinjau dari berbagai sisi.

MENGISI SPT PRIBADI 2008 SENDIRI SECARA MANDIRI
SPT Pribadi wajib Anda isi dan Anda laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak jika Anda telah memiliki NPWP Pribadi. Bagi Anda yang ingin mengisi SPT Pribadi Tahun 2008 sendiri tanpa dibantu siapapun, Anda dapat melakukannya di pajakpribadi.com. Klik di sini untuk Mengisi SPT Pribadi sendiri.

LAPOR SPT TAHUNAN PRIBADI DAPAT DILAKUKAN DI KPP MANAPUN DI SELURUH INDONESIA, TIDAK HARUS DI KPP ANDA TERDAFTAR.
Anda dapat melaporkan SPT Tahunan pribadi Anda secara langsung di KPP manapun diseluruh Indonesia. Tidak perlu repot ke KPP tempat Anda terdaftar.
Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan :

SPT Tahunan Anda dimasukan dalam amplop berukuran folio.
a. Di depan amplop harus dituliskan :
    NAMA WP : (Nama Sesuai Kartu NPWP)
    NPWP : (Sesuai Kartu NPWP)
    TAHUN PAJAK : 2008
    STATUS SPT : ( Nihil / Kurang Bayar / Lebih Bayar )
    NO. TELP : (Wajib Diisi)
b. Di samping kanan amplop, tulis nama KPP tempat Anda terdaftar
    (Sesuai Kartu NPWP)

Serahkan amplop Anda yang berisi SPT Tahunan pribadi ke KPP terdekat atau ke POJOK PAJAK maupun MOBIL PAJAK.
Jangan lupa meminta tanda terima dari KPP (ini akan menjadi bukti Anda telah melapor).
SPT Tahunan yang Anda sampaikan akan diteliti lebih lanjut, jika terjadi ketidaklengkapan atau ketidakbenaran dalam SPT Anda maka KPP akan mengirimkan surat kepada Anda.

Add Comment
 

Create a free website with Weebly